Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta)

Authors

  • Abdillah Halim Institut Agama Islam (IAI) Ngawi

Keywords:

Fatwa, Analisis Wacana, Politisasi Agama

Abstract

The use of fatwa to delegitimize the constitutional rights of citizens to compete in a healthy manner in filling in public positions as occurred in the 2017 DKI Jakarta Pilkada is a form of injustice and manipulation. The fatwa which is actually not binding is then forced through the discourse strategy until the emphasis and mass action. In this paper, the phenomenon is examined with a critical discourse analysis tool in order to analyze the practice of acting that reflects social problems, relativize the practice of ideological mystification in fatwas, ignite public awareness of injustice and marginalization in the use of fatwas, and finally find solutions to overcome them. This paper shows that there has been a politicization of religion in the use of fatwas in the 2017 DKI Jakarta Pilkada. The politicization of religion through fatwas is a political practice that must be avoided, various solutions to overcome it, as contained in this paper, need to be further elaborated and executed. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Haryatmoko, Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis); Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017)

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011).

Ahkamul Fuqoha’, Solusi Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M), (Surabaya: Khalista)

Mimbar Ulama, Majalah MUI, No. 373, November 2016.
Muhammad Said Al-Asymawi, Kritik Atas Jilbab, terj. Novriantoni Kahar dan Opie TJ, (Jakarta: The Asia Foundation)

Zuhairi Misrawi, “Islamisme dan Politik Syariat di Mesir: Kontestasi Ikhwanul Muslimin dan Kaum Salafi”, Ulumul Qur’an, Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, 01/XXI/2012.

Olivier Roy, Gagalnya Islam Politik, terj. Harimurti dan Qomaruddi SF, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1996).

“Sedikit Ulasan Tentang Keputusan Muktamar NU 1999 Lirboyo, dalam https://chirpstory.com/Li/346262, “Penjelasan mengenai keputusan Muktamar Lirboyo tentang memilih anggota DPR/MPR yang non-muslim”, dalam https://nadirhosen.net/, diakses pada 19 Agustus 2018.

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a62c63cf85b4f1461a3d649697aed773, diakses pada 21-08-2018.

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e8b1049e890f1bf53511d70ffa120602, diakses pada 21-08-2018.

Ahmad Ishomudin, “Tabayun setelah Sidang Ke-15 Kasus Penodaan Agama’, dalam “Penjelasan Rais Syuriah PBNU soal Kesaksian di Sidang Ahok”, https://www.liputan6.com/news/read/2897961/, diakses pada 21-08-2018

Nadirsyah Hosen, “Tafisr Kata Awliya Asbabun Nuzul dalam Al-Maidah 51 Menurut 10 Kitan Tafsir”, https://luk.staf.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/awliya/isi.html, diakses pada 21-08-2018

Nadirsyah Hosen, “Penjelasan Kenapa ‘Awliya Pernah Diterjemahkan ‘Pemimpin’ di Masa Orba’, https://chirpstory.com/Li/333681, dalam https://nadirhosen.net/, diakses pada 21 Agustus 2018.

“Sidang Ahok, Ketua MUI Sebut Keluarkan Fatwa karena Desakan”, https://www.liputan6.com/news/read/2842030/sidang-ahok-ketua-mui-sebut-keluarkan-fatwa-karena-desakan, 31 Jan 2017, diakses pada 24-08-2018.


https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya, diakses pada 24-08-2018

“Lembaga Fatwa Mesir Perbolehkan Memilih Pemimpin Non-Muslim”, http://m.mediaindonesia.com/read/detail/77089-lembaga-fatwa-mesir-perbolehkan-memilih-pemimpin-non-muslim, 12 November 2016, diakses pada 25-08-2018.

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, “Keputusan Bahtsul Masail Kyai Muda Ansor di Jakarta Pada Tanggal 11-12 Maret 2017 tentang Kepeminpinan Non-Muslim di Indonesia”.

“Direktur Aswaja Center Jatim: Kiai Muda GP Ansor Belum Paham Hukum Pilih Pemimpin Non-muslim” http://www.panjimas.com/news/2017/03/14/direktur-aswaja-center-jatim-kiai-muda-gp-ansor-belum-paham-hukum-pilih-pemimpin-non-muslim/, diakses pada 20-08-2018.

“Kiai Navis: Soal Memilih Pemimpin Non-Muslim Seharusnya Ansor Patuh Hasil Muktamar Lirboyo, https://duta.co/kiai-navis-soal-memilih-pemimpin-non-muslim-seharusnya-ansor-patuh-hasil-muktamar-lirboyo/, diakses pada 20-08-2018.

Mustofa Bisri, “Fatwa dan Fatwa”, https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/19/12/2016/gus-mus-fatwa-dan-fatwa- 19/12/2016, diakses pada 23-08-2018

UU Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Denny Indrayana "Fatwa MUI, Hukum Positif, dan Hukum Aspiratif", https://nasional.kompas.com/read/2016/12/22/17262341/fatwa-mui-hukum-positif-dan-hukum-aspiratif, 22/12/2016, diakses pada 25-08-2018.

Downloads

Published

2018-12-25

How to Cite

Halim, A. (2018). Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta). An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial, 5(2), 231–259. Retrieved from http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/272

Issue

Vol. 5 No. 2 (2018): Desember

Section

Articles

License

Copyright Notice

Seluruh materi yang terdapat dalam situs ini dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi situs web ini untuk keperluan komersil tanpa persetujuan dewan penyunting jurnal ini.

Apabila anda menemukan satu atau beberapa artikel yang terdapat dalam An Nuha yang melanggar atau berpotensi melanggar hak cipta yang anda miliki, silahkan laporkan kepada kami, melalui email pada Priciple Contact.

Aspek legal formal terhadap akses setiap informasi dan artikel yang tercantum dalam situs  jurnal ini mengacu pada ketentuan lisensi Creative Commons Atributs Share Alike (CC BY-SA).

Semua Informasi yang terdapat di An-NUHA bersifat akademik. An-NUHA tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karana penyalah gunaan informasi dari situs ini.